Sebagaimana termuat dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan menyebutkan bahwa unsur-unsur masyarakat hukum adat yang dapat diakui dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung adalah:

1.    Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap);
2.    Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
3.    Ada wilayah hukum adat yang jelas;
4.    Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
5.    Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Selain unsur-unsur yang menjadi syarat pengakuan tersebut diatas penulis juga memasukan unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun1960, tentang Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa keberadaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Desa Sungai terik merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser, merupakan salah satu desa yang dilalui di jalan trans kalimantan. Berkisar antara bulan oktober sampai dengan januari Pemandangan yang tidak biasa selalu terjadi, di sepanjang jalan transkalimantan yang melalui desa ini tumbuh warung-warung dadakan yang menjajahkan buah-buahan yang berasal dari hutan dan kebun disekitar desa sungai terik. Buah-buahan hutan yang memiliki duri-duri tajam pada kulitnya dengan warna hijau, kuning dan merah yakni buah Durian, Paken (akrab disebut elay), Layung dan Keratungan, serta buah langsat dan rambutan.