Ketika kendaraan bergerak menuruni puncak gunung rambutan kearah kalimantan selatan, suara gemuruh air terjun gunung rambutan bak genderang yang menyambut kedatangan kita, kesejukan dan ketenangan buah dari pergumulan uap air terjun dengan hutan yang ada di kawasan gunung rambutan. Tidak heran, banyak mereka yang melintasi kawasan ini khususnya yang menggunakan kendaraan pribadi menyempatkan diri untuk mampir menikmati belaian air terjun gunung rambutan.  Dibanyak daerah untuk mendapatkan sensasi air terjun kita perlu menuju kawasan yang terletak jauh di dalam hutan, tetapi bagi mereka yang berpergian melalui jalan transkalimantan timur – kalimantan selatan, sensasi alam tersebut dapat ditemukan di kawasan Gunung Rambutan yang terdapat di desa Sungai Terik, kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser.

Karena posisinya yang berada persis di pinggir jalan tersebut tidak jarang banyak mereka yang berpergian jauh melintasi Gunung Rambutan memilih menjadikan kawasan Air Terjun Gunung Rambutan sebagai tempat persinggahan, baik sekedar untuk beristirahat, menghilangkan lelah, atau memanjakan diri dalam guyuran air terjun gunung lumut. Sedangkan bagi masyarakat yang berdiam di sekitar air terjun Gunung Rambutan, keberadaanya tidak hanya menjadi tempat wisata keluarga juga menjadi potensi ekonomi, ini ditunjukan dengan keberadaan warung tenda disekitar air terjun.

Meskipun rezim undang-undang Nomor 23 tahun 1997 pengelolaan lingkungan hidup (UU PLH) telah diganti dengan rezim undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU PPLH), sebagai upaya untuk menjawab dan mempertegas posisi pemerintah jika berhadapan dengan pilihan kepentingan penegakan hukum dan kepentingan investasi,  dalam kenyataannya perubahan rezim undang-undang lingkungan hidup, tidak sertamerta merubah watak pelaksana pemerintahan,  penegakan hukum lingkungan masih berada di belakang kepentingan modal (investasi). Pada akhirnya perubahan rezim UU lingkungan, dipertanyakan apakah benar dapat mengkoreksi persoalan yang ditimbulkan dari rezim hukum sebelumnya?

Dalam rezim hukum UU PLH, terdapat pasal-pasal yang berbau perlindungan terhadap kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi, perlindungan terhadap pelaku kejahatan lingkungan tersebut melalui asas subsidiaritas, yang menyebutkan bahwa ketentuan hukum pidana didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat (penjelasan alinea 11).  Dengan pendekatan argumentum a contrario maka terhadap tindakan perorangan, badan hukum yang menyebabkan kerusakan lingkungan tidak dipidana ketika sanksi administrasi dan perdata telah dilaksanakan, pendekatan asas subsidiaritas untuk menghindari pemidanaan pernah terjadi di Balikpapan dalam kasus pencemaran lantung yang dilakukan oleh kapal Panos G tahun 2004 (Muhammad Muhdar: Tribun kaltim, 13 juni 2009).

Ketimpangan gender merupakan fakta social yang selalu mewarnai ketidakadilan dalam sistem sosial sehingga mendudukannya sebagai isu global. Untuk itu, perlu adanya penguatan pemahaman mengenai isu gender melalui pola-pola training kepada aktivis LSM dan kelompok masyarakat lokal seperti yang diselenggarakan oleh Kawal Borneo Community Foundation (KBCF) pada tanggal 15 februari 2012 yang bertempat di ruang pertemuan Kantor KBCF Jl Merpati 1 No.60 Samarinda.

            Dengan menghadirkan Ibu Lily Purba sebagai trainer dari Kemitraan Partnership Jakarta, KBCF mengundang kelompok masyarakat lokal dampingan KBCF sebagai bagian dari peserta training selain 6 aktivis KBCF sendiri. Kelompok masyarakat local dampingan yang hadir dalam training tersebut berjumlah 3 orang dan berasal dari Kota Bontang.